TULISAN PA LWB4

 jadwal sidang         sipp         e court         Siwas

Ucapan duka banjir 2021 upload

Info Sebaran Covid 2

Sejarah Singkat PA.Lewoleba

Ditulis oleh Super User. Posted in Profil Lembaga

Ditulis oleh Super User. Dilihat: 213Posted in Profil Lembaga

SEJARAH SINGKAT PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

foto gedung

 

  • Pra Kolonialisme di Nusantara

Tatanan sosial masyarakat telah berkembang sejak masa kerajaan hindu, budha dan Islam mempengaruhi Nusantara. Kerajaan/Kesultanan tersebut telah memiliki modal struktur sosial yang telah mapan. Sistem pengadilan yang memang seringkali dibutuhkan oleh masyarakat menjadi komponen utama penyelenggaraan kedaulatan kerjaan. Pradata dan Padu merupakan khazanah yang diwariskan, dengan pradata sebagai sistem penghakiman terkait kepentingan maupun urusan kerjaan dan raja, sementara padu adalah sistem peradilan yang kompetensi pokoknya terkait kehidupan bermasyarakat/bersosial. Konsep berkembang dengan digalakkannya sistem peradilan surambi dipimpin oleh penghulu didampingi ulama/tokoh agama sebagai anggota majelisnya.

  • Kolonialisme Belanda dan Jepang

Warisan penjajahan Belanda terhadap penyelenggaraan sistem peradilan dideskripsikan dengan konsep keperdataan dan pidana yang sampai saat ini masih diadopsi dan disesuaikan. Peradilan Agama bagi umat Islam diberikan ruang penuh untuk menegakkan syari’at agama. Hierarki pengawasan dan kordinasi muncul pada masa penjajahan belanda melalui Pengadilan Tinggi untuk setiap wilayah, misalkan Pulau Jawa dan Madura serta daerah di luar pulau jawa dan Madura. HIR dan R.Bg. merupakan salah satu kelengkapan hukum yang diwariskan, menopang perkembangan sistem peradilan di Indonesia terkhusus untuk peradilan Agama.

Sepeninggal belanda, jepang yang memulai dominansi untuk mewujudkan negara asia timur raya memberikan keleluasaan bagi sistem peradilan yang dimodifikasi berkaitan selera penjajah jepang pada saat itu. Jepang meninggalkan legacy berupa Undang-Undang terkait pengadilan bala tentara jepang yang salah satunya berbentuk Rapat Agama (Sooryo Hooin) dari enam lembaga yang dibentuk oleh pemerintah jepang. 

  • Indonesia Merdeka

Kemandirian negara juga diperkuat dengan sistem peradilannya yang tetap melakukan perbaikan dan modifikasi terhadap konsep peradilan sebelumnya, sebelum diterbitkan KMA Nomor 95 Tahun 1982 Pengadilan di wilayah provinsi NTT masih berada pada kordinasi dengan Pengadilan Tinggai Agama Ujung Pandang, Sulawesi Selatan yang mewilayahi Propinsi Bali, NTB, NTT dan Tim-tim.

Ketika KMA Nomor 95 Tahun 1982 telah diterbitkan.

Dengan lahirnya KMA Nomor 95 tahun 1982 tanggal 28 Oktober 1982 tentang pembentukan 5 cabang Pengadilan Tinggi Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi bagian dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram sejak tanggal 23 Desember 1983, dengan perincian satuan kerja tingkat pertama yaitu:

  1. Propinsi Bali, terdiri dari 8 Pengadilan Agama;
  2. Propinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari 6 Pengadilan Agama;
  3. Propinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri dari 7 Pengadilan Agama;
  4. Propinsi Tim-Tim, terdiri dari 6 Pengadilan Agama;

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Palu, Kendari dan Kupang dan terbitnya KMA Nomor 434 tahun 1995 tentang Pembentukan Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Palu Kendari dan Kupang, maka Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memiliki wilayah Hukum (Yurisdiksi) sendiri, terlepas dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Peresmian PTA Kupang dilakukan oleh Dirjen Binganis u.b Setditjen Bimas Islam Dr. H. Agustiar, M.A. atas nama Menteri Agama. Wilayah yurisdiksi PTA Kupang meliputi Provinsi NTT dan Timor Timur diantaranya adalah:

  1. Pengadilan Agama Kupang untuk Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote dan Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah syar’iyah di luar Jawa-Madura);
  2. Pengadilan Agama Ende untuk Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah syar’iyah di luar Jawa-Madura) ;
  3. Pengadilan Agama Maumere untuk Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah syar’iyah di luar Jawa-Madura di runut dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Nomor 95 Tahun 1982 tentang Pembentukan Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi serta Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah);
  4. Pengadilan Agama Larantuka untuk Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1983 tentang Penetapan dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah);
  5. Pengadilan Agama Soe untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 1982 tentang Pembentukan Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi serta Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah);
  6. Pengadilan Agama Kalabahi untuk Kabupaten Alor (sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatera);
  7. Pengadilan Agama Ruteng untuk kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur (sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 1982 tentang Pembentukan Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi serta Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah);
  8. Pengadilan Agama Kefamenanu untuk Kabupaten Timur Tengah Utara (sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1983 tentang Penetapan dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi dan Pengadilan Agama serta Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah);
  9. Pengadilan Agama Bajawa untuk Kabupaten Ngada dan Nagakeo (sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan 5 (lima) cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi dan 2 (dua) Pengadilan Agama serta 32 (tiga puluh dua) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah);
  10. Pengadilan Agama Atambua untuk Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka (sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan 5 (lima) cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi dan 2 (dua) Pengadilan Agama serta 32 (tiga puluh dua) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah );
  11. Pengadilan Agama Waingapu untuk Kabupaten Sumba Timur (Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah syar’iyah di luar Jawa-Madura);
  12. Pengadilan Agama Waikabubak untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat dan Sumba Tengah (sesuai Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat);
  13. Pengadilan Agama Dili untuk Kota Dili (sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan 5 (lima) cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi dan 2 (dua) Pengadilan Agama serta 32 (tiga puluh dua) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah);
  14. Pengadilan Agama Ermera untuk Kabupaten Ermera (sesuai Keppres Nomor 145 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Natuna, Pegadilan Agama Tulang Bawang, Pengadilan Agama Tanggamus, Pengadilan Agama Cikarang, Pengadilan Agama Kajen, Pengadilan Agama Giri Menang, Pengadilan Agama Ermera, Pengadilan Agama Manatuto, Pengadilan Agama Sentani, Pengadilan Agama Mimika dan Pengadilan Agama Paniai);
  15. Pengadilan Agama Baucau untuk Kabupaten Baucau, Provinsi Timor Timur (Sesuai Keppres Nomor 85 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unaaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa dan Pandan);
  16. Pengadilan Agama Bobonaro untuk Kabupaten Bobonaro, Provinsi Timor Timur (Sesuai Keppres Nomor 85 Tahun 1996 tentnag Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unaaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa dan Pandan).

Dengan berpisahnya Timor-Timur dari Indonesia melalui referendum tahun 1999, wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kupang meliputi Provinsi NTT dengan 14 (empat belas) satuan kerja dengan tambahan dua satker yaitu sebagai berikut:

  1. Pengadilan Agama Lewoleba untuk Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Sesuai Keppres Nomor 179 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba dan Pengadilan Agama Lewoleba yang dirubah dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba dan Pengadilan Agama Lewoleba);
  2. Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk Kabupaten Manggarai Barat (Sesuai dengan Keppres Nomor 3 Tahun 2011 tetang Pembentukan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Pengadilan Agama Kota Banjar, Pengadilan Agama Amurang, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Andoolo, Pengadilan Agama Pasarwajo, Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Mentok, Pengadilan Agama Lebong, Pengadilan Agama Batu Licin, Pengadilan Agama Taliwang, Pengadilan Agama Labuan Bajo, Pengadilan Agama Nunukan, Pengadilan Agama Arso);

 

  1. Pengadilan Agama di Kabupaten Lembata

Pengadilan Agama Lewoleba, merupakan salah satu Pengadilan Agama di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang paling muda setelah Pengadilan Agama Labuan Bajo, dibentuk sekitar awal tahun 2000 dan berlokasi di kecamatan Nubatukan. Pengadilan ini mewilayahi Kabupaten Lembata yang dahulu disebut sebagai pulau Lomblen, bertindak sebagai kabupaten mandiri dengan pusat kota di Lewoleba. Diterbitkannya Undang-Undang Adminstratif Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata, semula merupakan bagian dari Kabupaten Flores Timur yang berpusat di Larantuka. Pulau Lembata berada dalam deretan gugusan kepulauan nusa tenggara timur, terletak di bentangan dataran flores.

Menindaklanjuti Otonomi daerah yang diberikan Pemerintah Pusat melalui undang-Undang Nomor 52 tersebut, Pemerintah Daerah melakukan konsolidasi dalam pengusulan Agar dibentuk juga lembaga Peradilan Umum dan Agama, memenuhi ketentuan Pasal 8 Ayat (1), dimana dengan usul dari pemerintah setempat, Lembaga yang menaungi seperti Departemen Kehakiman dan Departemen Agama dapat melakukan persiapan-persipan pembentukan Satker. Pada akhirnya Pengadilan Agama Lewoleba dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 179 tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama, Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba dan Pengadilan Agama Lewoleba yang dirubah dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba dan Pengadilan Agama Lewoleba.

Pengadilan Agama Lewoleba diresmikan pada pada Tahun 2001 oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Berdasarkan Keppres tersebut pendirian PA Lewoleba dilakukan untuk pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan data BPS Kab. Lembata, umat muslim di daerah ini merupakan penduduk terbanyak kedua setelah umat katolik.

Pengadilan Agama Lewoleba merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara keperdataan khusus atau perkara–perkara tertentu sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo undang – undang nomor 50 tahun 2009 yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lewoleba meliputi 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Lembata. Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama dapat dilihat sebagai berikut :

  1. Kecamatan Atadei, dengan 15 Desa/Kelurahan;
  2. Kecamatan Buyasuri, dengan 20 Desa/Kelurahan
  3. Kecamatan Ile Ape, dengan 17 Desa/Kelurahan
  4. Kecamatan Ile Ape Timur, dengan 9 Desa/Kelurahan
  5. Kecamatan Lebatukan, dengan 17 Desa/Kelurahan
  6. Kecamatan Naga Wutung, dengan 18 Desa/Kelurahan
  7. Kecamatan Nubatukan, dengan 18 Desa/Kelurahan
  8. Kecamatan Omesuri, dengan 22 Desa/Kelurahan
  9. Kecamatan Wulandoni, dengan 15 Desa/Kelurahan

Aplikasi Pendukung

    komdanas simari sikep abs pengaduan lpse direktori jdih 

      emonev bappenas   emonev smart   erekon   simponi   omspan  e sprint

No Korupsi upload

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account