TULISAN PA LWB4

 jadwal sidang         sipp         e court         Siwas

Ucapan duka banjir 2021 upload

 TAB 1

Maklumat Pelayanan

Stop Gratifikasi upload

Info Sebaran Covid 2

DISKAGRAFI PERKAWINAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

Ditulis oleh: Akmal Adicahya, S.HI., M.H

Perkara permohonan dispensasi kawin merupakan salah satu jenis perkara yang menarik perhatian dan menjadi pembicaraan publik. Karena melalui perkara inilah, seseorang yang belum berumur 19 tahun dapat melangsungkan perkawinan yang seharusnya tidak dapat mereka lakukan. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang 16 Tahun 2019 diatur bahwa hanya mereka yang telah berumur 19 tahun sajalah yang berhak untuk melangsungkan perkawinan. Penyimpangan atas ketentuan tersebut dapat terjadi jika Pengadilan telah memberikan dispensasi kepada calon mempelai untuk menikah meski belum berumur 19 tahun. Dalam hal inilah putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dipandang sebagai bentuk pembenaran atas perkawinan anak yang seharusnya tidak boleh terjadi. Berikut merupakan gambaran perkara permohonan dispensasi perkawinan (diskagrafi) di Pengadilan Agama Lewoleba sepanjang tahun 2020.

Sepanjang tahun 2020 sendiri, Pengadilan Agama Lewoleba telah menerima 8 perkara permohonan dispensasi kawin dari total 63 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Lewoleba selama tahun 2020. Artinya, hamper 13% (dua belas persen) perkara yang ditangani oleh PA Lewoleba selama tahun 2020 adalah perkara permohonan dispensasi perkawinan. Dari semua perkara tersebut, 6 perkara dikabulkan dan 1 perkara dicabut oleh para pihak dan 1 perkara dinyatakan gugur. Berikut gambaran jenis perkara di Pengadilan Agama Lewoleba sepanjang tahun 2020:

Dengan membaca ke enam perkara permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan, dapat diketahui bahwa 3 (tiga) anak perempuan dalam perkara tersebut berada dalam kondisi hamil. Sementara 1 (satu) anak perempuan mengalami keterlambatan haidh, meski hasil pemeriksaan oleh tenaga kesehatan menunjukkan bahwa anak perempuan tersebut tidak dalam keadaan hamil. Namun, seluruh anak dalam perkara-perkara tersebut pernah berhubungan secara seksual sebelum permohonan dispensasi kawin diajukan. Secara nasional, kondisi kehamilan anak perempuan serta adanya hubungan seksual sebelum perkawinan dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan merupakan hal yang tidak jarang ditemukan. Berikut presentase alasan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan secara nasional:

Dari keenam perkara yang dikabulkan, terdapat dua pasangan anak yang baik calon suami maupun calon istrinya masih belum berumur 19 tahun. Kedua mempelai tersebut, mengajukan perkaranya masing-masing dalam nomor perkara yang berbeda. Oleh karenanya, meski terdapat enam perkara permohonan dispensasi perkawinan, namun secara faktual hanya terdapat empat pasangan yang diperiksa di depan sidang. Dari keempat pasangan tersebut, hampir seluruh calon mempelai perempuan belum bekerja atau masih bersekolah. Sementara calon mempelai pria tercatat telah bekerja meski belum berumur 19 tahun. Berikut tabulasi kondisi pihak dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan di PA Lewoleba:

No

Umur Mempelai Pria

(Tahun)

Pekerjaan

Umur Mempelai Wanita

(Tahun)

Pekerjaan

Kondisi Kehamilan

Status Putusan

Keterangan

 

19,8

Mahasiswa

17,4

Pelajar

7 Bulan

Kabul

 

19,7

Nelayan

18,10

Tidak Bekerja

-

Cabut

 

21,5

Pedagang

17,8

Tidak Bekerja

-

Gugur

 

20

Pedagang

17,8

Tidak ada

2 bulan

Kabul

 

15,5

Nelayan

16,1

Tidak Bekerja

Tidak Hamil

Kabul

Pasangan yang sama

 

15,5

Nelayan

16,1

Tidak Bekerja

Tidak Hamil

Kabul

 

18,5

Nelayan

18,7

Pelajar

5 bulan

Kabul

Pasangan yang sama

 

18,5

Nelayan

18,7

Pelajar

5 bulan

Kabul

Kewajiban Menikah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa berdasarkan analisa AIPJ2 terhadap perkara-perkara permohonan dispensasi perkawinan, terdapat alasan permohonan dispensasi kawin dikarenakan anak telah berhubungan seksual, atau anak beresiko melakukan hubungan seksual. Dalam perspektif fikih islam, alasan tersebut relevan bila dikaitkan dengan perubahan hukum menikah yang asalnya mubah, menjadi wajib. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum menikah adalah mubah, namun dapat berubah menjadi sunah, makruh hingga haram untuk dilakukan, sesuai dengan kondisi yang ada. Termasuk menikah dapat menjadi perbuatan yang wajib dilakukan jika dengan tidak menikah, seseorang besar kemungkinan akan jatuh pada perzinahan, padahal Ia mampu untuk menikah.

Kemampuan untuk menikah, erat kaitannya dengan kondisi fisik kedua mempelai serta kemampuan suami untuk memberikan nafkah serta memenuhi hak-hak perkawinan lainnya. Secara fisik kemampuan untuk menikah seringkali diukur dengan telah baligh atau tidaknya kedua pasangan. Bagi laki-laki biasanya ditandai mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan haidh. Sementara kemampuan untuk menafkahi tentu berkaitan dengan kesesuaian adat setempat. Namun pada prinsipnya, seorang suami harus menyediakan untuk istrinya, minimal senilai dengan yang suami gunakan. Istri minimal harus memakan makanan yang dimakan oleh suaminya, menggunakan pakaian senilai pakaian suaminya, dan tinggal di tempat yang minimal sebaik tempat tinggal suaminya.

Jika mengacu pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974, penulis dapat menyimpulkan bahwa Negara Indonesia memandang bahwa kriteria-kriteria pihak yang dapat menikah perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu indikator utama yang secara umum dapat diukur ialah berkaitan dengan batas umur bagi pria dan wanita untuk dapat menikah. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa untuk dapat menikah, maka seorang pria dan wanita harus berumur 19 tahun. Dengan merujuk pada penjelasan umum Udang-Undang a quo dapat dipahami bahwa batasan umur tersebut ditetapkan dengan tujuan dan sebab:

  1. Pada usia 19 Tahun pada umumnya seseorang dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga:
    1. Terwujudnya tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian.
    2. Mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.
  2. Kenaikan umur perkawinan wanita diharapkan:
    1. Laju kelahiran lebih rendah.
    2. Menurunkan resiko kematian ibu dan anak.
  3. Terpenuhinya hak-hak anak sehingga:
    1. Tumbuh kembang anak optimal.
    2. Memberikan aksese anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Sehingga, dalam proses permohonan dispensasi perkawinan pada hakekatnya majelis hakim akan melihat terpenuhinya tujuan-tujuan tersebut. Bahkan dalam penjelasan Pasal 7 secara eksplisit disebutkan adanya surat keterangan dari tenaga kesehatan sebagai bukti bahwa pernikahan patut untuk dilakukan. Jika dihubungkan dengan sebab serta tujuan permohonan dispensasi kawin Hal ini tidak lain dimaksudkan untuk mengetahui kondisi fisik anak yang akan menikah, mampukah anak tersebut, khususnya anak perempuan untuk menanggung konsekuensi dari pernikahan yang salah satunya ialah kemampuan untuk menjalani kehamilan. Jika para calon mempelai ternyata tidak terbukti mampu untuk menjalani konsekuensi-konsekuensi dari suatu perkawinan, dan berpotensi menzalimi salah satu pihak, maka sudah sepatutnya perkawinan tidak dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan kaidah berikut:

د فع المـضار مقـد م على جـلب المـنافع

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab‘ Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menjaga Nasab

Dalam praktik, salah satu keterangan dari tenaga kesehatan yang diajukan oleh para pihak ialah kondisi kehamilan dari calon mempelai perempuan. Dari seluruh perkara yang dikabulkan oleh Majelis Hakim PA Lewoleba, tiga calon mempelai wanita dalam keadaan hamil (berdasrkan surat keterangan tenaga kesehatan) dan satu orang menunjukkan indikasi kondisi kehamilan (menerangkan bahwa telah terlambat haidh). Dalam kondisi demikian, selain mempertimbangkan kemampuan para pihak untuk menjalankan perkawinan, Majelis juga kerap mempertimbangkan urgensi dilakukannya perkawinan untuk menjaga nasab anak. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kriteria ketersambungan nasab anak dalam undang-undang dan hukum islam yang mensyaratkan agar anak lahir dalam perkawinan sehingga dapat terhubung nasabnya kepada ayahnya.

فَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الزَّانِيَةُ خَلِيَّةً وَلَيْسَتْ فِرَاشًا لِأَحَدٍ يَلْحَقُهَا وَلَدُهَا، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِالزَّانِي وَإِنِ ادَّعَاهُ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ الْحَدِّ وَيَلْحَقُهُ إِذَا مَلَكَ الْمَوْطُوءَةَ وَإِنْ لَمْ يَدِّعِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ بِيَوْمٍ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ

Artinya: “Jika perempuan itu kosong, yakni tidak menikah sampai persalinan, maka anak itu dinisbahkan kepadanya. Menurut Madzhab Syafi’i, anak itu tidak dinisbahkan kepada lelaki yang berzina meskipun ia mengakuinya. Menurut Al-Hasan Al-Bashari, hal itu dimungkinkan jika lelaki tersebut mengakuinya disertai bukti. Pendapat ini dipakai oleh Ibnu Sirin dan Ibnu Rahawaih. Ibrahim An-Nakha’i mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki bila ia mengakuinya setelah sanksi had dan anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki bila ia memiliki budak perempuan meskipun Ia tak mengakui bayi itu sebagai anaknya. Imam Hanafi mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki yang menikahi ibunya meskipun sehari sebelum persalinan. Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itu tidak bisa dinisbahkan kepadanya,” (Abul Hasan Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, [Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994 M/1414 H], cetakan pertama, juz VIII, halaman 162).

Keterlibatan Stakeholder lain

Dengan memperhatikan data-data serta uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa para calon mempelai yang datang dan mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Lewoleba pernah berhubungan seksual dan menunjukkan kondisi kehamilan. Sehingga, perkara-perkara tersebut sejatinya dapat dinyatakan telah berada pada kondisi darurat, baik bagi para pasangan maupun bagi janin yang berada dalam kandungan calon mempelai wanita. Oleh karenanya, pemberian dispensasi perkawinan bagi pasangan-pasangan tersebut diharapkan mampu mencegah kemudharatan yang dapat terjadi jika perkawinan di antara calon mempelai tidak dilangsungkan, seperti ketidakjelasan nasab anak serta pandangan negatif masyarakat misalnya.

Pencegahan terhadap perkawinan anak tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pengadilan. Pencegahan-pencegahan atas perkawinan anak juga harus dihadirkan oleh institusi negara serta anggota masyarakat lainnya. Budaya-budaya menormalisasi hubungan seksual di luar pernikahan harus dihilangkan. Tontonan-tontonan yang menormalisasi hubungan percintaan di antara anak-anak juga harus dicegah penayangannya. Anak-anak seharusnya berfokus pada pengembangan potensinya dan bersiap untuk menjadi orang dewasa. Bukan melakukan perbuatan-perbuatan dewasa sebelum waktunya.

Unsur eksekutif juga perlu hadir dalam perkara-perkara permohonan dispensasi perkawinan. Kehadiran pihak eksekutif berfungsi sebagai pihak yang mendampingi anak dalam proses pemeriksaan perkara sekaligus dapat memberikan rekomendasai bagi majelis hakim dalam memutus perkara. Pihak eksekutif juga harus hadir paska perkara diputus, untuk memberikan pendampingan bagi anak-anak, baik permohonan dikabulkan ataupun tidak. Karena tidak menutup kemungkinan perkawinan anak tetap dilangsungkan secara sirri meski permohonan dipensasi perkawinan tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara. Dalam hal permohonan dikabulkan, pihak eksekutif juga perlu hadir untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan, ekonomi dan pendidikan anak benar-benar terpenuhi paska perkawinan dilaksanakan.

Aplikasi Pendukung

    komdanas simari sikep abs pengaduan lpse direktori jdih 

      emonev bappenas   emonev smart   erekon   simponi   omspan  e sprint

No Korupsi upload

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account